POLITIKAL.ID - 

Realisasi Anggaran Prakerja Capai Rp17,84 T Sepanjang 2022

POLITIKAL.ID - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi anggaran program Kartu Prakerja mencapai Rp17,84 triliun atau 99,12 persen dari pagu Rp18 triliun. Sementara, jumlah peserta mencapai 4,9 juta orang.

Tahun ini, anggaran Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan anggaran yang turun menjadi Rp26,7 triliun. Namun, anggaran akan ditambah Rp1,7 triliun seiring dengan bertambahnya target peserta dari 595 orang menjadi 1 juta orang.

"Di tahun ini sebenarnya diputuskan jumlah pesertanya adalah 1 juta orang. Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran RP1,7 triliun di tahun ini," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/1).

Sementara itu, bantuan Kartu Prakerja tahun ini sebesar Rp4,2 juta per peserta, naik dari sebelumnya Rp3,55 juta. Namun insentif yang diterima peserta lebih rendah karena anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja.

Rincian bantuan Rp4,2 juta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, transportasi Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Airlangga menjelaskan Kartu Prakerja akan mulai dilakukan dengan skema normal pada tahun ini, bukan semi bansos seperti sebelumnya.

Maka dari itu, penerima bantuan seperti bantuan subsidi upah (BSU) bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan program keluarga harapan (PKH) bisa menjadi peserta Kartu Prakerja 2023.

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, PKH, boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Karena ini untuk re-training dan re-skilling, bukan bansos lagi" ujar Airlangga.

Program Kartu Prakerja 2023 akan dimulai pada kuartal pertama 2023 secara online, offline maupun gabungan.

Sementara pelatihan offline akan dimulai di 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

(Redaksi)