POLITIKAL.ID - Alasan pemerintah tarik utang baru  Rp 243,9 Triliun diungkapkan  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pembiayaan utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai Rp 243,9 triliun sampai dengan April 2023.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi tersebut setara dengan 35 persen dari target pembiayaan dalam APBN tahun anggaran 2023 yakni sebesar Rp 696,3 triliun.

"Penerbitan utang sampai dengan akhir April mencapai Rp 243,9 triliun," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).

Lebih lanjut bendahara negara menyebutkan, realisasi pembiayaan itu melesat 55,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pesatnya pertumbuhan realisasi pembiayaan selaras dengan strategi front loading pemerintah, guna mengantisipasi lag effect dari kenaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) dan juga Bank Indonesia (BI).

"Memang (kenaikan pembiayaan) mengantisipasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga dalam negeri," kata Sri Mulyani.

Jika dilihat secara lebih rinci, pembiayaan utang masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang nilainya telah mencapai Rp 240 triliun, atau setara 33,7 persen alokasi APBN 2023, serta tumbuh 68,8 persen dari April 2022.

Meskipun realisasi penerbitan SBN tumbuh pesat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pengelolaan dan timing penerbitan utang melalui SBN sudah sesuai strategi pembiayaan pemerintah.

"Kita mengatisipasi dalam hal ini dengan penerimaan yang cukup besar maka dari sisi penerbitan SBN, maka bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik pada kuartal pertama ini," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi pembiayaan dari pinjaman sebesar Rp 3,9 triliun, lebih rendah 72,7 persen dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 14,2 triliun.

(Redaksi)