POLITIKAL.ID - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan kebijakan baru yang membuka impor Garam industri hingga 2027.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, pemerintah memberi kelonggaran impor Garam industri hingga tahun 2027.

Kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan industri dalam negeri, termasuk sektor farmasi dan makanan & minuman, dapat terus beroperasi dengan lancar. Impor Garam industri ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang belum bisa dipenuhi oleh Garam lokal, sembari terus mendorong upaya swasembada Garam di masa depan.

"Sudah boleh. Karena peraturannya sudah jadi untuk relaksasi sampai 2027," kata Zulhas di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (16/5/2025) dikutip dari Antara.

Sebelumnya, dalam revisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional disebutkan bahwa impor Garam untuk dihentikan pada Januari 2025 guna mencapai swasembada Garam.

Kebutuhan Garam akan dipenuhi melalui produksi dalam negeri oleh petambak Garam dan juga badan usaha.

Namun menurut Zulhas, hal ini belum dapat terlaksana lantaran industri Garam nasional belum berjalan dan baru akan berlangsung pada 2027.

"Maka tadi disepakati (impor Garam), karena sudah teriak-teriak ini yang (industri) farmasi, mamin (makanan dan minuman), dan untuk infus karena mereka kan pakai Garam. Untuk kebutuhan industri itu, Indonesia belum bisa bikin, baru pada 2027 bisa (bikin), jadi kami setuju untuk impor," imbuhnya.

(*)