POLITIKAL.ID - DPRD Kaltim menekankan pentingnya penajaman akurasi data stunting yang telah tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. 
 
"Dalam upaya penanganan stunting penting dipertajam guna memaksimalkan pembangunan fasilitas kesehatan, khususnya posyandu, di setiap daerah," kata Sapto di Samarinda.
 
Legislator daerah pemilihan Samarinda itu merujuk pada data Pemprov Kaltim baru-baru ini menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan stunting. 
 
Diterangkan Sapto, sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah tahun 2024 - 2026, telah dirancang sepuluh inisiatif strategis yang bertujuan menurunkan angka stunting di Kalimantan Timur sebesar 10 persen.
 
"Hal tersebut mencakup program-program yang dirancang untuk memberikan intervensi nutrisi, pendidikan kesehatan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas," ujar politisi Partai Golkar itu.
 
Dari hasil koordinasi, Pemprov Kaltim juga telah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak di Benua Etam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bebas dari masalah stunting yang dapat menghambat potensi mereka.
 
Sapto juga menyoroti pentingnya keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memadai di setiap daerah, khususnya di tingkat kelurahan dan Rukun Tetangga (RT), untuk menangani masalah stunting yang dihadapi masyarakat.
 
"Saya mendengar beberapa keluhan dari warga yang belum memiliki Posyandu sendiri. Kami sering mendapat keluhan saat reses, warga mengatakan mereka belum memiliki Posyandu," sebutnya.
 
Dikemukakannya, fasilitas Posyandu seringkali hanya menumpang di rumah warga atau di pos jaga, yang tentunya tidak layak. 
 
"Kita bicara tentang stunting, namun Posyandu kita masih menumpang di pos keamanan lingkungan," ungkap Sapto.
 
Ia menambahkan bahwa untuk mendata dan menangani kasus stunting secara efektif, diperlukan Posyandu yang terdaftar dan terperinci. Posyandu harus terdata dengan baik. 
 
"Bagaimana kita bisa mendata masyarakat kita yang mengalami stunting dengan akurat jika ketika mereka datang untuk imunisasi atau pemberian susu dan bubur, fasilitas yang dibutuhkan tidak ada?," tutur Sapto.
 
Menurutnya, pendataan harus dimulai dari sistem yang baik. Kita harus membenahi Posyandu terlebih dahulu, agar data yang kita miliki tentang stunting dapat dipercaya dan akurat.
 
Sapto berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini, dengan memastikan setiap kelurahan dan RT memiliki Posyandu yang layak dan terdaftar.
 
"Dengan begitu, upaya penanganan stunting dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terorganisir," tutupnya. 

(Advertorial)