POLITIKAL.ID - Suara-suara yang menyerukan Presiden Jokowi agar mundur dari jabatannya mulai menggema.

Kali ini, Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin hingga eks Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi berada di barisan terdepan yang mendesak agar Jokowi menanggalkan jabatan.

Mereka mendesak Jokowi mundur lantaran banyaknya komentar negatif yang menuding Pemilu 2024 dipenuhi kecurangan.

Kedua tokoh tersebut menyuarakan hal ini dalam deklarasi Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR).

Deklarasi dibacakan oleh salah satu Presidium GPKR, Sabriati Aziz serta diikuti oleh para peserta lain yang hadir.

"(Meminta) Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagai pertanggung jawaban atas kejahatan terhadap rakyat dan pengerusakan kedaulatan rakyat yang dilakukannya," ucap Sabriati di Gedung Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Selain mendesak agar Jokowi mundur, GPKR juga menolak Pemilu 2024.

Gerakan ini turut mendesak DPR RI menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres).

Sabriati menegaskan tiga tuntutan ini dinyatakan dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

"(Meminta) DPR RI agar gunakan hak angket tentang pemilu pilpres 2024," katanya.

Menurut Sabriati, Pemilu 2024 merupakan puncak dari perwujudan otoritarianisme yang menjelma dalam kecenderungan untuk berkuasa, mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan dengan melakukan segala cara. Hal ini, kata dia, membuat hak rakyat terampas dan rusak.

Terlebih dengan adanya mobilisasi alat lembaga negara yang mengarahkan pilihan rakyat, menekan, menakut-nakuti, memanipulasi lewat bantuan sosial yang dinilai inkonstitusional dan menebarkan uang politik.

"Kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jatuh ke titik nadir dengan adanya keterlibatan nyata presiden dan jajarannya untuk memenangkan partai politik dan atau paslon tertentu," ujarnya.

GPKR, kata Sabriati, muncul dalam rangka menegakan kedaulatan rakyat.

Ia menegaskan GPKR adalah gerakan rakyat Indonesia lintas agama, suku, profesi, dan generasi yang menolak pilpres curang demi Indonesia maju, adil, makmur berdaulat, bermartabat di masa depan.

"Sehubungan dengan itu, GPKR mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama membebaskan diri dari kelaliman dan penyelewengan cita-cita nasional yang disepakati oleh para pendiri negara," ungkapnya.

"Semoga Allah yang Maha Esa menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari malapetaka akibat kejahatan konstitusional yang dilakukan pemegang amanat rakyat yang berkhianat," tambah Sabriati.

Tak cuma Din Syamsuddin dan Fachrul Razi, ada sejumlah tokoh lainnya yang tergabung dalam 9 Presidium GPKR, antara lain, Hafid Abbas, Abdullah Hehamahua, Sabriati Aziz, Paulus Januar, Rochmat Wahab, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, dan Didin S Damanhuri.

(REDAKSI)