VONIS.ID – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar Program Gratispol harus dipastikan menjangkau daerah-daerah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Ekti Imanuel menyoroti rendahnya IPM di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

IPM daerah tersebut diketahui masih berada di posisi terbawah dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim.

“Gratispol nanti berjalan, juga pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit untuk di Kubar dan Mahulu. Kita harus pikirkan peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).

Politisi Gerindra ini juga mengingatkan agar kepala daerah memperhatikan kondisi riil masyarakat dalam merancang proyek pembangunan.

Termasuk beri atensi khusus terkait IPM.

“IPM Kubar, Mahulu, Paser ini kepala daerah harus melihat, bukan hanya mau membuat ini dan itu. Kalo orangnya kek gitu gimana? Ini sangat penting harus diperhatikan,” ucapnya.

Menurutnya, IPM menjadi indikator penting yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan.

“Itu harapan kita, sinergi dengan visi misi gubernur terutama soal pendidikan dan kesejahteraan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data terbaru, IPM Kubar tercatat sebesar 74,76 dan Mahulu 70,79. (*)